Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Pemerintah

Kebijakan yang baik adalah memberikan solusi. Peraturan yang baik adalah berlaku untuk semua golongan dan profesi. Benar, bukan? Apa gunanya kebijakan-kebijakan luar biasa tapi tanpa memberikan solusi yang berguna dan bisa direalisasikan? Apa gunanya peraturan pada buku-buku tebal, tapi tidak berlaku untuk semua jenis masyarakat?

Seharusnya siapa saja bisa memahami hal sederhana itu. Sehingga tidak akan ada lagi namanya kebijakan-kebijakan bodoh yang pada akhirnya hanya menciptakan pro dan kontra. Pro dan kontra memang wajar, tapi sampai kapan rakyat dan pemerintah kita terus begini? Kapan kita sebagai rakyat Indonesia menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan hidup harmonis? Katanya negara kita negara demokrasi, dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Tapi pada kenyataannya yang terjadi hanya sekedar dari rakyat dan oleh rakyat, tapi “untuk” nya sudah bukan untuk rakyat.

Hari Sabtu, 10 Maret 2012, PMKRI Cabang Padang Sanctus Anselmus bersama GMNI, HMI, PMII, dan GMKI atas nama aliansi Cipayung Kota Padang berhasil merealisasikan sebuah aksi. Aksi yang menyatakan ketidaksetujuan akan kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Aksi ini aksi mengumpulkan seribu tanda tangan yang rencananya akan dibawa ke kantor DPRD (Selasa, 11 Maret 1012). Seribu tanda tangan yang dikumpulkan di atas spanduk yang telah disediakan.

Aksi dimulai pukul 11.00 WIB, dari wisma HMI di sekitar tepi laut Padang. Kemudian berjalan bersama dan berhenti di Plaza Andalas (PA). Rute selanjutnya adalah berjalan menyusuri pasar dan berhenti di depan kantor Balai Kota Padang. Setelah itupun berhenti di Kawasan Taman Hijau Imam Bonjol untuk konfrensi pers. Kemudian melalui jalur yang sama untuk kembali pulang sekitar pukul 14.00 WIB.

Baik saat berjalan maupun saat berhenti di tempat tertentu, masing-masing utusan orator dari setiap OKP saling bergantian berorasi untuk memberi semangat kepada semua kader yang sudah tidak lagi peduli sengatan matahari. Berbagai lagu rakyat dilantunkan, berbagai yel-yel penyemangat digelorakan, dan berbagai kata-kata disorakkan. Walaupun jumlah massa hanya sekitar 60 orang dengan 5 kader wanita diantaranya, tapi aksi tetap berjalan lancar dan penuh semangat. Begitu juga dengan pihak kepolisian yang ikut bekerjasama dengan baik dalam menertibkan setiap tempat yang kami lalui.

Sesuatu yang unik beberapa kali terjadi. Dimulai dari awal tempat pemberhentian, di depan PA. Seorang ibu yang berusia sekitar 60 tahun – Emi – ikut bergabung di tengah kami dan memegang salah satu spanduk. Bahkan beliaupun mengikuti pergerakan kami hingga ke Taman Imam Bonjol. Beliau kelihatan begitu antusias mendukung aksi ini. Begitu juga dengan siswa SMP dan SMA yang ikut berpartisipasi meramaikan aksi secara positif di daerah Balai Kota Padang.

Di Taman Imam Bonjolpun, Maria Nanik Rahayu, sebagai juru bicara atas nama Cipayung, membackan pernyataan sikap yang berisi :

1.  Menolak dengan tegas kenaikan BBM.

2. Tegakkan konstitusi UUD 1945 pasal 33.

3. Pangkas biaya-biaya anggaran yang tidak menyentuh kesejahteraan rakyat.

Menurut Daryatmo – Ketua Kelompok Fraksi PDI-P di Komisi VII – saat jumpa pers di ruang Fraksi PDI-P di Komplek DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012), dokumen Bank Dunia tentang skenario pengurangan subsidi BBM menunjukkan bahwa dari total premium yang dikonsumsi rumah tangga, 64 persennya untuk bahan bakar sepeda motor. Hanya 36 persen dipakai untuk mobil. Sekretaris Fraksi PDI-P – Bambang Wuryanto – menambahkan, sebesar 41,8 persen premium digunakan oleh masyarakat berpenghasilan dibawah Rp 2 juta perbulan; 33,2 persen digunakan masyarakat berpenghasilan antara Rp 2 juta-Rp 3,6 juta ; 23,6 persen antara Rp 3,6 juta - Rp 5,5 juta.

Masyarakat berpengasilan diatas Rp 5,5 juta yang menggunakan premium hanya 1,4 persen. Jadi statemen subsidi salah sasaran itu salah. Subsidi sudah benar. Jadi jangan dipakai alasan subsidi salah sasaran.

Kebijakan untuk menaikkan harga BBM, bisa mempengaruhi banyak hal. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu sektor kehidupan, yang berdampak sistemik, yang saling berkaitan satu sistem dengan sistem lainnya. Sektor yang paling terkena imbas paling besar adalah sektor ekonomi, terutama ekonomi mikro. Isu ini sudah pasti mengakibatkan keresahan yang teramat menyesakan hati bagi rakyat Indonesia. Karena pemerintah tidak memperhatikan aspek sosial atau reaksi masyarakat tersebut, tidak salah pada akhirnya muncul reaksi keras dari masyarakat terhadap rencana pemerintah untuk menyelamatkan APBN. Tidak hanya itu, tapi juga akibat lambatnya pemerintah mengambil keputusan sehingga lebih parahnya lagi menyebabkan maraknya penimbunan BBM. Seharusnya pemerintah berhati-hati dalam memperhitungkan rencana waktu atau  membuat waktu.

Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat, melalui aliansi Cipayung, bukan hanya sekedar menjadi bahan pertimbangan, tapi untuk segera direalisasikan. Hidup Cipayung! Hidup rakyat!